Universitas Syiah Kuala berkomitmen untuk mendukung program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
Komitmen tersebut disampaikan Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan saat kunjungan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan BAPPENAS Maliki, ST, MSIE, Ph.D di Balai Senat USK. (Banda Aceh, 25 Januari 2024).
Pada kesempatan itu, Rektor mengatakan USK menyambut baik Regsosek ini karena merupakan upaya pemerintah dalam membangun data kependudukan tunggal. Melalui data ini, maka pemerintah bisa melaksanakan berbagai program pembangunan secara terintegrasi dan lebih efisien.
Oleh sebab itu, USK siap mendukung terlaksananya program nasional ini dengan sumber daya yang ada di kampus ini. Rektor mengungkapkan, selama ini USK memang memberikan perhatian serius terkait pendataan untuk mendukung pembangunan seperti ini.
Hal ini terlihat dalam beberapa tahun terakhir, USK melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tema pendataan melalui pemanfaatkan Sistem Informasi Gampong (SIGAP). Salah satu pencapaian penting dari kegiatan KKN USK ini adalah, saat USK melakukan KKN Tematik di Aceh Selatan.
Saat itu USK menerjunkan 18 mahasiswa KKN Tematik. Walau jumlahnya tak banyak, namun program KKN Tematik tersebut berhasil menjangkau sekitar 60% Desa/Gampong yang ada di Aceh Selatan.
“Jadi USK sudah bersinergi dengan Pemerintah Aceh untuk mendukung SIGAP ini. Dan tentu saja, progam Regsosek ini pun bisa kita sinergikan secara bersama,” ucap Rektor.
Selanjutnya, Maliki menyampaikan, bahwa sebenarnya saat ini ada kerinduan dari Pemerintah Daerah untuk bisa memiliki data yang tepat serta terpercaya. Hal ini penting agar Pemerintah Daerah tidak menjadi sasaran tembak masyarakat dalam proses pembangunannya.
Menurut Maliki, cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju tidak harus menunggu sampai 2045. Tapi kita bisa memulainya dari sekarang dengan pendataan yang tepat.
“Jadi menuju maju itu kita punya data yang bagus, konsisten, bisa digunakan oleh semua Kementerian/Lembaga dan semua Pemda tanpa ada keraguan. Dengan data yang sama, maka intervensi pembangunan jauh lebih efektif dan terintegrasi,” ucapnya.