USK Perkuat Komitmen Terhadap Keterbukaan Informasi Publik

Universitas Syiah Kuala terus berupaya memperkuat komitmennya untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Komitmen ini disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan dan Bisnis USK Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng saat menghadiri kegiatan sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Labersa Hotel, Kabupaten Kampar. (Riau, 17 Mei 2023).

Dalam kegiatan Monev yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) tersebut, Taufiq Saidi mengungkapkan, USK sebagai salah satu badan publik memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat dan benar bagi masyarakat.

Dirinya menilai, keterbukaan informasi publik seperti ini sangatlah penting, karena masyarakat dapat mengontrol setiap kebijakan yang dilakukan oleh suatu badan publik terutama pemerintah.

Selain itu, akuntabilitas terhadap penyelenggaraan badan publik seperti ini akan membawa tata kelola pemerintah yang baik, serta memberi jaminan terhadap  hak asasi manusia.

“Oleh sebab itu bagi USK, pelaksanaan keterbukaan informasi publik bukan saja bermakna merealisasikan amanat undang-undang. Akan tetapi, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan good government di Indonesia,” ucapnya.

Kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2023 tersebut dilaksanakan bersamaan dengan puncak Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) Tahun 2023.

Kegiatan ini turut dihadiri Pemerintah Provinsi se-Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, Kementerian, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintan Non Kementerian, Partai Politik, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Adapun narasumber yang hadir adalah Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Dokumentasi dan Penelitian Rospita Vici Paulyn dan Komisioner Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro.

Pada kesempatan tersebut, Handoko menjelaskan, Monev KIP tahun ini lebih sederhana jika dibanding tahun lalu. Menurutnya, ada beberapa aspek penilaian pada Monev KIP 2023 kali ini. Penilaian tersebut di antaranya adalah kualitas informasi, pelayanan informasi, jenis informasi, sarana dan prasarana, komitmen organisasi serta digitalisasi.

“Jadi Bapak/Ibu tidak perlu pusing lagi untuk melengkapi data, seperti di tahun kemarin 2022 tidak dijelaskan tentang sarana dan psarana, tapi tahun ini sarana dan prasarana sudah dijelaskan dalam aspek penilaian,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KIP, Arya Sandhiyudha, Ph,D dalam sambutannya mengatakan bahwa Monev Badan Publik ini merupakan salah satu instrumen yang sangat penting bagi Komisi Informasi Pusat (KIP) maupun Komisi Informasi Daerah (KID) dalam mengukur performa Keterbukaan Informasi Publik. 

Leave a Reply