Universitas Syiah Kuala (USK) melalui Program Studi Magister Damai dan Resolusi Konflik (MDRK) Sekolah Pascasarjana, resmi menjalin kemitraan strategis dengan organisasi internasional Nonviolent Peaceforce (NP) Philippines. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), dan Implementation Agreement (IA) pada Selasa (11/11/2025).
Penandatanganan kerja sama internasional ini dirangkaikan dengan Kuliah Umum bertema “Damai dalam Bingkai Kearifan Lokal”, yang fokus membahas tantangan pembangunan perdamaian berkelanjutan di Aceh dua dekade pascakonflik.
Acara tersebut menghadirkan dua narasumber utama: Drs. Mahdi Effendi, Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh (BRA), dan Dr. Delsy Ronnie, Head of Mission, Philippines and Regional Representative for Asia dari Nonviolent Peaceforce.
Dalam paparannya, Mahdi Effendi menegaskan komitmen BRA untuk memfasilitasi reintegrasi mantan kombatan, tahanan politik, dan masyarakat korban konflik. Mahdi menekankan bahwa upaya penguatan perdamaian harus berakar pada kearifan lokal Aceh, yang melibatkan para penjaga nilai.
“Dalam setiap proses rekonsiliasi, kami selalu melibatkan tokoh adat, ulama, dan perempuan. Mereka adalah penjaga nilai-nilai damai dalam budaya Aceh,” ujar Mahdi.
BRA kini berfokus pada empat pilar: pendidikan damai, konsolidasi sosial, pemberdayaan ekonomi, serta rehabilitasi sosial bagi mereka yang terdampak konflik.
Sementara itu, Dr. Delsy Ronnie dari Nonviolent Peaceforce menyoroti pentingnya Aceh memasuki fase Positive Peace atau “perdamaian positif” setelah dua dekade perjanjian Helsinki. Menurutnya, perdamaian sejati mensyaratkan berfungsinya pemerintah secara baik, rendahnya korupsi, lingkungan bisnis yang sehat, dan adanya penerimaan terhadap hak-hak semua pihak, termasuk kelompok minoritas dan rentan.
Delsy secara kritis mencatat tantangan yang dihadapi Aceh, seperti perlunya: Peningkatan kualitas pelayanan publik dan sumber daya manusia; Upaya mengatasi tingginya angka pengangguran; dan Pemberdayaan kelompok minoritas dan rentan.
“Bicara investasi bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Aceh harus siap untuk itu, termasuk menghadapi dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks,” ungkapnya.
Delsy juga mengapresiasi Program Magister Damai dan Resolusi Konflik USK, menilai program ini sangat relevan untuk mengembangkan solusi damai dan mendorong perubahan positif, meskipun ia mencatat tiga aspek lain (solusi damai, perubahan positif, praktik) masih menjadi tantangan besar.
Komitmen USK Sebagai Kampus Perdamaian
Direktur Sekolah Pascasarjana USK, Prof. Dr. Hizir, menambahkan bahwa kehadiran Program Studi MDRK di USK menjadi solusi strategis untuk memperkuat sumber daya manusia Aceh dalam mengisi masa pascakonflik, dan menjadi Program Studi Damai dan Resolusi Konflik pertama di luar Pulau Jawa.
Koordinator Program Studi MDRK USK, Dr. Masrizal, S.Sos.I., M.A., menutup dengan menyampaikan apresiasi atas kelancaran acara yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa USK dan UIN Ar-Raniry.
“Kegiatan ini menjadi ruang reflektif dan inspiratif bagi mahasiswa untuk memahami praktik perdamaian yang dikaitkan dengan kearifan lokal Aceh,” pungkas Dr. Masrizal.
Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Pascasarjana USK, Wakil Direktur Bidang Akademik Dr. Ikhsan Sulaiman, Tim dari BRA, Komisioner KKR Aceh, serta mahasiswa dari berbagai fakultas di USK dan UIN Ar-Raniry.