Universitas Syiah Kuala menjalin kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh dalam bidang kekayaan intlektual. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatangaan Memorandum of Understanding (MOU) oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Meurah Budiman dengan Wakil Rektor IV USK Prof.Dr. Hizir di Hotel Grand Aceh. (Banda Aceh, 23 Maret 2022).
Prof. Hizir mengatakan, dirinya menyampaikan terima kasih atas terjalinnya kesepakatan kerja sama antara USK dengan Kemenkumham Aceh ini. Menurutnya, kesepakatan ini sangat penting sekali. Apalagi dalam dua tahun ini USK telah memiliki sekitar 13 hak paten yang merupakan hasil inovasi atau riset para peneliti USK.
“Mudah-mudahan kesepakatan ini semakin memotivasi USK untuk melahirkan berbagai produk yang berbasis kekayaan intlektual. Tentu saja semua ini bertujuan untuk memberi manfaat yang luas bagi masyarakat,” ucapnya.
Selain USK, kerja sama serupa juga terjalin antara Kemenkumham Aceh dengan Universitas Samudra Langsa. Kegiatan ini terlaksana dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Tahun 2022, yang menghadirkan para kepala divisi, pejabat struktural, perwakilan dari USK dan UNSAM, seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan/Keimigrasian, dan sejumlah peserta lainnya.
Meurah Budiman dalam sambutannya mengatakan, melalui kegiatan seperti ini diharapkan seluruh Kepala Satuan Kerja dapat meningkatkan kinerjanya. Ia pun berharap, rapat koordinasi ini dapat menghasilkan sebuah kesepahaman sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh publik.
“Rakor ini diharapkan meningkatkan kinerja agar semakin PASTI, dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ungkap Meurah Budiman seperti diberitakan pada website resmi Kemenkumham Aceh.
Selanjutnya, Meurah Budiman menilai rapat koordinasi ini harus menjadi momentum bersama untuk meningkatkan sinergitas dan penyamaan ide. Selain menjaga hubungan internal, Meurah Budiman juga meminta untuk membangun hubungan eksternal yang baik dengan berbagai pihak.
“Dengan harapan terbangunnya kerja sama dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari sesama lembaga penegak hukum, perguruan tinggi, maupun masyarakat umum,” sebutnya.
Pada kesempatan tersebut Meurah Budiman juga menyerahkan langung penghargaan kepada satuan kerja yang mempunyai kinerja yang baik sesuai dengan kategorinya.
Lalu Kepala Divisi Administrasi Rakhmat Renaldy dalam laporannya mengatakan, salah satu tujuan kegiatan ini adalah mengukur capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah, serta meningkatkan strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Wilayah dalam mencapai target tahun anggaran 2022.
Rakhmat menyebutkan, peserta kegiatan Rapat Koordinasi berjumlah 100 orang yang terdiri dari 37 Kepala UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian, 26 Pejabat Struktural Kantor Wilayah dan 37 Ketua Tim Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.
“Rapat Koordinasi direncanakan berlangsung selama dua hari dengan agenda kegiatan pemberian arahan dan materi secara langsung maupun virtual,” kata Rakhmat.
Rapat Koordinasi ini menghadirkan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Reformasi Birokrasi, Inspektur Wilayah I Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM, dan Tim Bank Syariah Indonesia selaku narasumber.