Program Studi Ilmu Pemerintahan (Prodi IP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) memperkuat peranannya di masyarakat melalui kegiatan kolaborasi pengabdian yang berfokus pada Identitas Kependudukan Digital (IKD). Bekerja sama dengan Dinas Registrasi Kependudukan (Disdukcapil) Aceh, kegiatan ini sukses diselenggarakan di Gampong Biluy, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, pada Sabtu hingga Minggu, 15–16 November 2025.
Acara yang dipusatkan di balai gampong tersebut bertujuan untuk mengakselerasi adopsi IKD, sebuah transformasi layanan kependudukan yang membutuhkan pendampingan langsung di tingkat akar rumput.
Kegiatan ini dihadiri oleh Keuchik Gampong Biluy, Afifuddin, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan USK, Wais Alqarni, S.IP., M.A., serta Kepala Laboratorium Ilmu Pemerintahan, Mukhrijal, S.Sos., M.I.P.
Wais menyampaikan, kegiatan ini merupakan realisasi dari komitmen institusi akademik untuk tidak hanya berputar di ruang kuliah, tetapi juga menghadirkan solusi praktis bagi warga.
“Transformasi layanan kependudukan menuju digital adalah keniscayaan, namun ini sekaligus menjadi tantangan yang perlu dijawab bersama,” jelas Wais.
Ia menambahkan bahwa Prodi Ilmu Pemerintahan bertekad memastikan bahwa kurikulum dan ilmu yang dipelajari mahasiswa dan dosen harus relevan dengan kebutuhan lapangan dan mendorong pelayanan publik yang inklusif.
“Semangat kami adalah memberikan pelayanan nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Afifuddin menyambut baik dan mengapresiasi langkah progresif USK. Menurut Afifuddin, kehadiran tim dosen dan mahasiswa sangat vital mengingat masih banyak warganya yang menghadapi kesulitan dalam adaptasi digital.
“Masyarakat masih sangat memerlukan pendampingan intensif terkait pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), terutama bagi warga usia produktif maupun lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan perangkat smartphone untuk mengakses layanan pemerintahan,” sebut Keuchik Gampong Biluy itu.
Kegiatan pengabdian ini tidak hanya melibatkan edukasi formal, tetapi juga praktik pendampingan langsung. Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan dan tim Disdukcapil secara aktif membantu warga menginstal aplikasi, memverifikasi data, hingga mengaktivasi IKD pada perangkat masing-masing, memastikan warga Gampong Biluy tidak tertinggal dalam inovasi layanan kependudukan terbaru.
Sementara itu, Mukhrijal menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata dari pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian.
“Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis digital, seperti IKD, semakin mendesak. Kegiatan ini menjadi ajang mengasah kompetensi aplikatif mahasiswa dalam praktik tata kelola pemerintahan di tingkat gampong,” kata Mukhrijal.
Ia berharap kolaborasi sinergis antara akademisi, pemerintah daerah (Disdukcapil), dan perangkat desa ini dapat terus diperluas. Tujuannya adalah memperkuat kualitas pelayanan publik di tingkat gampong secara berkelanjutan, sekaligus mempersiapkan mahasiswa sebagai calon birokrat yang memahami tantangan digitalisasi di masyarakat.