Universitas Syiah Kuala (USK) dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) resmi menjalin kerja sama strategis dalam upaya memantapkan keberlanjutan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat pascakonflik di Aceh. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut dilakukan oleh Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, dan Kepala BRA, Jamaluddin, S.H., M.Kn., di Balai Senat USK, Rabu (21/1).
Pertemuan ini menjadi istimewa karena turut dihadiri oleh perwakilan dari Program Magister Damai dan Resolusi Konflik USK, serta perwakilan akademisi dari UIN Ar-Raniry dan Universitas Teuku Umar (UTU). Sinergi lintas kampus ini menandai babak baru keterlibatan akademisi dalam mengawal transisi perdamaian Aceh yang lebih saintifik dan terukur.
Roadmap 2025-2035: Empat Pilar Strategis
Dalam paparannya, Kepala BRA Jamaluddin menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari penyusunan Roadmap (Peta Jalan) pelaksanaan penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat untuk periode sepuluh tahun ke depan (2025-2035).
“Kami membawa peta jalan yang bertumpu pada empat pilar strategis, yakni reintegrasi ekonomi inklusif berbasis pasar, akselerasi reforma agraria dan keadilan retroaktif lahan, revitalisasi keadilan transisional dan pemulihan korban, serta penguatan arsitektur kelembagaan dan kohesi sosial,” urai Jamaluddin.
Ia menegaskan bahwa peran akademisi sangat krusial dalam memvalidasi langkah-langkah BRA melalui naskah akademik yang kuat. “Kehadiran akademisi sangat berarti, karena cara paling efektif untuk menguatkan peran BRA adalah melalui jalur akademik. Kami berharap naskah akademik yang dihasilkan nanti dapat menjadi pedoman resmi bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam melihat keberlanjutan damai Aceh,” tambahnya.
Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, menyambut baik kepercayaan yang diberikan BRA kepada pihak kampus. Menurutnya, keterlibatan akademisi adalah jaminan bahwa program-program BRA kedepan akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
“Proses damai yang panjang telah melahirkan BRA sebagai jembatan kepedulian terhadap kesejahteraan mantan kombatan. Namun, kita harus jujur bahwa setelah 20 tahun damai, masih banyak hal yang belum sempurna. Kerja sama ini adalah komitmen USK untuk membantu mengefektifkan peran BRA dalam mewujudkan kesejahteraan bagi kombatan maupun masyarakat korban konflik,” ujar Prof. Marwan.
Lebih lanjut, Rektor mengusulkan agar program BRA dapat disinergikan dengan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) di wilayah-wilayah terdampak bencana alam di Aceh. “Di wilayah bencana, seringkali terdapat masyarakat korban konflik juga. Perlu disinergikan persoalan sosial dan ekonominya melalui program yang terintegrasi di sana,” saran Rektor.
Kerja sama ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga aspek keadilan transisional yang selama ini menjadi isu sensitif di Aceh. Dengan melibatkan Magister Damai dan Resolusi Konflik USK serta dukungan dari UIN Ar-Raniry dan UTU, kajian perdamaian Aceh diharapkan dapat menjadi model resolusi konflik bagi daerah lain di tingkat global.
Penandatanganan ini diakhiri dengan diskusi mengenai langkah-langkah teknis penyusunan naskah akademik yang akan segera digarap bersama oleh tim ahli dari ketiga universitas tersebut bersama tim perumus dari Badan Reintegrasi Aceh.