LPH USK Segera Ditetapkan Oleh BPJPH

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) USK masuk sebagai salah satu dari sembilan LPH baru yang segera ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Muhammad Aqil Irham mengatakan, selama ini hanya ada 3 LPH yang berjalan, yaitu LPH LPPOM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia. Pembentukan sejumlah LPH baru ini bertujuan untuk mendorong upaya akselerasi layanan sertifikasi halal, ungkap Aqil Irham seperti dilansir pada news.detik.com pada Selasa (18/1/2021).

“Dengan 9 calon yang akan ditetapkan sebagai LPH baru tersebut akan menambah jumlah LPH”, ungkapnya.

Selain LPH USK, delapan LPH lain yang akan segera ditetapkan adalah Yayasan Pembina Masjid Salman ITB Bandung, Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Riau; Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Jakarta, Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah Jakarta, Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, Universitas Hasanuddin Makassar, Yayasan Bersama Madani Kota Tangah Padang Sumatera Barat, dan Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur.

Ketua LPH USK, Fahrizal, S.TP., M.Sc. mengatakan, LPH USK akan segera menerima tugas dari BPJPH Halal untuk melakukan pemeriksaan dan audit halal produk-produk usaha baik berupa produk makanan, minuman, kosmetik dan jasa.

Fahrizal memaparkan, sebelumnya LPH USK telah mengajukan permohonan verifikasi ke BPJPH pada Januari 2021. LPH USK juga juga telah menjalani asesmen verifikasi dan validasi kesesuaian persyaratan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal  (BPJPH) dan Dewan Halal Nasional Majelis Ulama Indonesia (DHN MUI) pada 28 Oktober 2021. Asesmen tersebut merupakan langkah untuk mendapatkan Akreditasi dari Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pada saat itu, dari ratusan pengaju, LPH USK terpilih menjadi satu dari sembilan calon LPH lainnya yang akan diverifikasi oleh BPJPH pada siklus pertama.

Fahrizal menambahkan, LPH USK akan menambah referensi tempat bagi mereka dalam memperoleh sertifikasi halal. Tidak hanya untuk wilayah Aceh, LPH USK juga dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan untuk usaha secara nasional diluar Aceh seperti di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Kita berkomitmen akan menjalankan tugas dengan baik dan membantu usaha-usaha di Aceh untuk memperoleh serifikasi halal. Ini juga merupakan kesempatan berharga bagi USK untuk berkontribusi, menjamin masyarakat Aceh mendapatkan produk yang halal”.

LPH USK dibentuk dibawah UPT Laboratorium Terpadu USK. LPH USK berdiri tahun 2020 untuk menyahuti UU Halal No 33 Tahun 2014, dimana salah satunya membolehkan Perguruan Tinggi ikut melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Sedangkan pengeluaran sertifikat halal kewenangannya tetap di BPJPH dan MUI.

Hingga saat ini LPH USK mempunyai Auditor Halal sebanyak 13 orang yang sudah mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Auditor Halal yang dibuat oleh BPJPH dan IHATEC serta lulus uji kompetensi yang dilaksananakan oleh LSP MUI. Di samping itu, LPH USK memiliki dua orang ulama sebagai sumber daya manusia syariah islam yang juga berpengalaman sebagai Dewan Pengawas di Bank Aceh, RS Zainal Abidin. Dalam pengujian produk non halal, LPH USK juga bekerja sama dengan BP POM Banda Aceh yang sudah mempunyai peralatan pengujian terakreditasi.

Leave a Reply