Berbagai persoalan krusial dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah dinilai bukan sekadar hambatan birokrasi, melainkan tambang gagasan riset yang strategis bagi mahasiswa. Mulai dari problem penerimaan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, karut-marut kualitas data, hingga lemahnya efektivitas pengawasan dapat dikupas tajam melalui sudut pandang akademik.

Hal tersebut mengemuka dalam kuliah tamu yang digelar Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK) di Balai Sidang FEB USK, Rabu (7/10/2026).

Acara ini menghadirkan pakar akuntansi sektor publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Dr. Icuk Rangga Bawono, SH, SE, M.Si, MH, Ak, CA, ASEA, CPA, CTAP, CertIPSAS, CfrA, ACFI.

Dalam pemaparannya, Prof. Icuk menegaskan bahwa optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) tidak boleh serta-merta diselesaikan dengan menaikkan tarif pajak.

“Optimalisasi PDRD tidak semata-mata dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. Pemerintah daerah perlu memperkuat basis penerimaan, memastikan data yang akurat, mengidentifikasi objek pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat pengawasan,” tegas Prof. Icuk.

Ia membeberkan bahwa tantangan klasik daerah meliputi basis data yang belum akurat, objek pajak siluman yang belum teridentifikasi, wajib pajak mangkir, hingga rendahnya kepatuhan masyarakat. Untuk menjawabnya, jalur intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi mutlak dijalankan. Digitalisasi dinilai krusial menyentuh lini pendataan, pengawasan, penagihan, hingga pelaporan pajak.

Diskusi juga menyoroti implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mengubah peta pengelolaan fiskal daerah, termasuk penguatan local taxing power, restrukturisasi pajak, penerapan opsen, serta peralihan sejumlah jenis pajak menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti makanan, tenaga listrik, perhotelan, parkir, dan hiburan.

Pada sesi pendalaman materi riset, Prof. Icuk mendorong para mahasiswa agar mengubah cara pandang dalam merumuskan topik tesis maupun disertasi.

“Mahasiswa sebaiknya tidak memulai penelitian hanya dengan mencari variabel, tetapi terlebih dahulu mengidentifikasi fenomena dan persoalan nyata yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Dari celah realitas empiris tersebut, mahasiswa diarahkan menelisik research gap, policy gap, data gap, hingga performance gap untuk melahirkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Sejumlah isu strategis seperti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digital monitoring kepatuhan pajak, desentralisasi fiskal, hingga efisiensi anggaran dan SiLPA menjadi deretan topik menarik yang dikupas tuntas dalam sesi interaktif tersebut