Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) bersama Universitas Syiah Kuala (USK) akan mengkaji pengelolaan hutan di Aceh agar dapat dimanfaatkan bersama untuk kelestarian lingkungan dan kesinambungan anak cucu masyarakat Aceh.
Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan mengatakan, Aceh dengan keistimewaan dan kekhususannya, serta adanya MoU Helsinki membuka jalan bagi Aceh untuk mengelola hutan berbasis kearifan masyarakat hukum adat.
“Dengan ini diharapkan kedepan, hutan Aceh tetap terjaga kelestariannya, dan secara ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Prof Marwan.
Secara kelembagaan, USK telah memiliki Prodi Ilmu Kehutanan pada tahun 2014 di kampus Gayo Lues, dan prodi induk di bawah Fakultas Pertanian (FP) tahun 2016.
“Saat ini USK juga telah mendirikan Pusat Riset Kehutanan, yang SDM-nya berasal dari berbagai fakultas dan disiplin ilmu, yang dapat berkontribusi dalam pengelolaan hutan Aceh. Kedepan, USK akan mengembangkan jurusan kehutanan menjadi fakultas,” ungkap Rektor.
Prof Marwan menyampaikan terimakasih kepada KLHK, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, yang telah mempercayai USK untuk melakukan kajian awal, terkait pengelolaan hutan di Provinsi Aceh.
Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan KLHK, Istanto mengatakan, hasil pengkajian nantinya akan dirumuskan kembali untuk disampaikan ke pusat dan pemerintah daerah dan kabupaten/kota serta diimplementasikan ke semua stakeholder agar lebih fokus dalam pengelolaannya lebih baik.
“Hutan Aceh perlu diselamatkan karena punya pengaruh yang sangat besar akan bisa menjadi bahan emisi karbon bagi dunia. Maka hasil kajian nanti sangat diharapkan apakah dibentuk sebuah badan atau lembaga lain,” terang Istanto.
Kolaborasi KLHK dengan USK turut didukung Lembaga Wali Nanggroe. Pertemuan pembahasan tersebut berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe, Rabu 9 November 2022. Pihaknya mendukung penuh upaya tersebut.
“Saya sebagai orang Aceh sangat senang sekali adanya pengkajian ini. Kita sangat sedih sekarang melihat ada gajah yang mati, harimau yang diburu untuk diambil kulitnya. Ini menjadi perhatian kita semua untuk tidak lagi berburu satwa yang dilindungi,” tutur Wali Nanggroe, Malik Mahmud.