Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menawarkan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4D) kepada Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dalam pertemuan Focus Group Discussion dan Kick Off Meeting Project Implementation Unit 7-in-1 Unsyiah tahun 2016. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Balai Senat Unsyiah, Senin (29/2).
Rektor Unsyiah Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng dalam kata sambutannya menyampaikan, konsultan harus profesional dalam mendirikan bangunan-bangunan di Unsyiah. Konsultan harus mampu merancang bangunan yang dapat dijadikan sebagai monumen. Bukan sekedar bangunan asal-asalan.
“Unsyiah termasuk dalam proyek 7-in-1 yang didanai oleh Islamic Development Bank (IDB), Saudi Fund for Development (SFD), dan pemerintah Indonesia. Ada tujuh universitas di Indonesia yang tergabung dalam seven in one yaitu, Unsyiah, Unlam, Untan, UNESA, UNY, Unsrat, dan UNG,” sebutnya.
Rektor menegaskan, konsultan yang dipercaya menjalankan proyek tersebut harus bekerja dengan optimal. Fasilitas tersebut nantinya akan digunakan oleh generasi bangsa, khususnya putra-putri Aceh. Bahkan, nantinya akan dibuat aturan agar konsultan melapor progress pekerjaan dua minggu sekali. Ada tiga fakultas yang akan dibangun dengan bantuan tersebut yakni, FMIPA, FKH, dan FKP.
Sementara itu, Koordinator Pidana Khusus Kejati Aceh Tommy Kristanto, SH., M.Hum memaparkan tentang mitigasi resiko hukum dan non-hukum proyek strategis nasional. Menurutnya, Kejati Aceh terbuka dan pro-aktif dengan lembaga pemerintah yang ingin bertukar pikiran mengenai proyek pengadaan atau pelelangan. TP4D memang dibentuk untuk meningkatkan serapan anggaran di pemerintahan.
“Jadi, silahkan bertanya dan bertukar pikiran dengan tim TP4D. Kami bukan ingin mengintervensi sebuah proyek. Tapi hanya sebagai pendamping untuk mengantisipasi terjadinya korupsi. Kesalahan awal dari pindak pidana korupsi sebagai besar terjadi karena kesalahan administrasi. Oleh karena itu, nantinya kita akan saling mengingatkan dari awal apabila terdapat kekeliruan,” ujarnya.
Berdasarkan amanat negara, TP4D bertugas untuk mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan upaya-upaya pencegahan. Tim tersebut juga dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.
“Selain itu, TP4D akan berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Sehingga berupaya bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan,” papar Tommy.
Sedangkan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh, Masrizal menjelaskan tentang penyusunan dan perencanaan harga satuan bangunan standar dan non-standar.
“Terkait dengan penyusunan harga barang sangat krusial dapat berpotensi kemahalan harga sehingga harus berurusan dengan penegak hukum,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh tim Project Management Unit 7-in-1 Pusat, akademisi Unsyiah, dan dinas-dinas terkait. Hadir pula managemen PT. Supernova yang mengerjakan proyek 7-in-1.