Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Unsyiah menguji kesahihan naskah akademik dari Rancangan Undang-Undang Sistem Perekonomian Nasional (RUU SPN) di Aula Fakultas Hukum Unsyiah, Kamis (23/6).

Pertemuan berbentuk Focus Group Discussion (FGD) itu menghadirkan berbagai narasumber yakni, Dr. Akhmad Akbar Susanto (Tim Ahli RUU SPN), Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H. M.Hum (Dekan/Guru Besar Fakultas Hukum Unsyiah), dan Dr. Nazamuddin, S.E., MA (Wakil Rektor IV/Pakar Ekonomi Unsyiah). Selain itu, hadir pula delapan anggota DPD RI yaitu,  Rafly Kande, Basri Salamah, Ema Yohana, Hery Elfian, Yanas Murim, Isyiawati Ayu, Asmawati, dan Ahmad Subardrin.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Rektor II Unsyiah Prof. Dr. Husni Djalil, S.H.,M.Hum. Dalam sambutannya Prof Husni menyampaikan, wewenang DPD RI kini semakin besar. Oleh karena itu, DPD harus terus-menerus bersama dengan rakyat, sehingga bisa menyerap seluruh aspirasi masyarakat dan daerah.

“Apalagi Pasal 33 UUD 1945 telah menjadi pandangan umum dalam perekonomian nasional. Namun, isi pasal tersebut masih multitafsir. Maka kita perlu bersyukur dengan adanya perumusan rancangan naskah akademik dan RUU SPN yang diinisiasi DPD. Semoga ini dapat menjadi dasar hukum yang kuat, sehingga mampu meminimalisir perbedaan pandangan dari subtansi pasal 33 tersebut,” ucapnya.

Sedangkan Wakil Ketua Tim Penyusun Rancangan UU DPD RI, Djasarmen Purba mengungkapkan, pembentukan RUU SPN bukan hanya untuk penegasan tafsir formal Pasal 33 UUD 1945, melainkan juga untuk mengoreksi dan mencegah inkonsistensi dalam perumusan peraturan di bidang ekonomi.

“Jadi tujuan dari uji kesahihan ini adalah untuk menyempurnakan naskah akademik dari RUU SPN yang telah tersusun sebelumnya. Maka kita perlu mendengar pandangan para ahli dari Unsyiah. Pada waktu yang sama uji kesahihan RUU SPN juga dilakukan di Banjarmasin dan Denpasar,” jelas Djasarmen.

Penulis : Ibnu Syahri Ramadhan

Editor  : Reza Fahlevi