Akselerasi PTN-BH, USK Bahas Tujuh Peraturan Rektor

Universitas Syiah Kuala (USK) melaksanakan rapat kerja untuk membahas tujuh peraturan rektor. Hal ini dilaksanakan dalam rangka akselerasi PTN-BH yang sudah berjalan. Pembahasan tersebut berlangsung Kamis, 27 Juli 2023 di Hotel The Pade, Aceh Besar.

Tujuh Peraturan Rektor yang dibahas meliputi; Peraturan Rektor tentang Tarif Layanan, Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Masukan, Peraturan Rektor tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan.

Kemudian, Peraturan Rektor tentang Sistem Kepegawaian, Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru, Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kerja Sama, dan Peraturan Rektor tentang Standar Maksimal Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil untuk kegiatan Swakelola USK.

“Beberapa aturan ini harus segera kita siapkan untuk menjalankan USK dengan status PTN-BH. Baik itu dasar hukum, penerapannya dan keperluannya nanti seperti apa yang harus kita rumuskan. Agar tidak salah dalam menghasilkan produk hukum nantinya,” jelas Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan, dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

Peraturan itu serius dibahas karena PTN-BH secara spesifik memiliki aturan organisasi tersendiri. Untuk itu, Prof Taufiq berharap kerja sama semua pihak, agar tujuh aturan tersebut dapat segera diselesaikan.

Prof. Taufiq mengatakan, saat ini perkembangan USK sangat baik, meskipun terbilang baru dalam menjalankan status PTN-BH, namun berkat sinergitas semua pihak, semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Dirinya menyadari masih ada beberapa Peraturan Rektor yang diburu waktu untuk lekas dituntaskan.

Menurutnya, transformasi harus memiliki standar yang penting, karena menjadi standarisasi untuk menghasilkan kriteria pengeluaran dan hasilnya bisa efisiensi. Semua itu tidak mutlak, namun otonom dengan kembali melihat kemampuan instansi itu sendiri, baik biaya utama atau pendukung. Karena PTN-BH kewenangannya di USK sendiri.

“Jadi aspek efisiensi, kecukupan dan kemampuan dari kita sendiri. Perlu ada pertimbangan untuk menentukan setiap komponennya,” jelas Prof Taufik.

Dalam kegiatan ini juga turut menghadirkan pemateri dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan  (DJPb) Aceh yaitu Rusli Zulfan, Kepala Bidang PPA 1 dan M. Yoga Pratama, Pelaksana Bidang PPA 1.

Kehadiran mereka bersama tim, dimaksudkan untuk memberi wawasan atau masukan terkait penyusunan Standar Biaya Masukan dan Peraturan Rektor tentang Keuangan, serta berbagi pengalaman terutama Peraturan Rektor tentang Keuangan.

Leave a Reply