Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melakukan monitoring dan evaluasi terkait Unit Layanan terpadu (ULT), pengelolaan pengaduan pelayanan publik, keterbukaan informasi publik, dan kehumasan yang selama ini berjalan di beberapa kampus di Aceh.

Kegiatan ini berlangsung di Balai Senat, Unsyiah, Rabu (6/11) yang diikuti oleh kampus Unsyiah, Universitas Teuku Umar, Universitas Samudra Langsa, Universitas Malikulsaleh, Politeknik Lhokseumawe, ISBI Aceh, hingga LLDIKTI Wilayah XIII Aceh.

Dalam sambutannya Wakil Rektor IV Unsyiah, Dr. Hizir mengatakan, jika saat ini Unsyiah telah memiliki beberapa layanan informasi dan pengaduan. Layanan ini telah mulai dijalankan sejak tahun 2012 silam.

“Unsyiah sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Kemenristekdikti terkait dengan reformasi birokrasi, yang salah satunya penguatan PPID dan ULT,” ujar Hizir.

Ia menambahkan jika saat ini, Unsyiah mencoba untuk terus mengikuti dan menjalankan apa yang telah dilakukan dan ditetapkan kementerian. Walaupun, hingga kini masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan. Ia berharap monev ini menjadi pertemuan efektif untuk mencari titik temu guna meningkatkan pelayanan serta keterbukaan informasi publik.

  

Kepala Bagian Komunikasi Publik Kemenristekdikti, Yayat Hendayana mengatakan, dipilihnya Aceh sebagai lokasi pertemuan monev ini karena Aceh memiliki banyak perguruan tinggi yang potensial. Perguruan tinggi ini ditargetkan dapat menerapkan pengelolaan layanan menjadi lebih baik, sehingga tidak kalah dengan perguruan tinggi ternama lainnya di Pulau Jawa.

“ULT merupakan program percepatan (quick wins) reformasi birokrasi. Sedangkan PPID bagian dari keterbukaan publik,” jelasnya.

Dalam pertemuan ini Yayat juga mengajak para humas universitas di Aceh untuk dapat mendaftarkan dirinya dalam penghargaan tahunan Anugerah Media Humas yang sedang berlangsung. (Humas Unsyiah/fer)