Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin, S.H., M.Kn melakukan kunjungan audiensi ke Universitas Syiah Kuala untuk membahas reintegrasi akademik serta pembangunan museum perdamaian Aceh. Kunjungan Ketua BRA ini disambut oleh Rektor USK Prof. Mirza Tabrani, S.E., M.B.A., D.B.A di Ruang Mini Rektor USK. (Banda Aceh, 23 Juni 2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan, dan Bisnis Dr. Ir. Ramzi Adriman, S.T., M.Sc dan Kepala Sekretariat BRA Drs. Mahdi Effendi.
Jamaluddin mengatakan, kunjungan audiensi ini bertujuan untuk menindaklanjuti kerja sama yang telah dirintis antara BRA dan USK pada masa kepemimpinan rektor sebelumnya. Di mana fokus pembahasannya meliputi program reintegrasi akademik bagi anak-anak korban konflik Aceh dan anak-anak mantan tahanan politik, serta rencana pendirian Museum Perdamaian Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua BRA menyampaikan bahwa pendidikan merupakan instrumen penting dalam proses reintegrasi sosial. Menurutnya, anak-anak yang terdampak konflik perlu mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas agar memiliki kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.
“Dengan pendidikan yang baik, generasi muda yang berasal dari keluarga korban konflik maupun mantan tahanan politik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta memiliki peluang yang sama untuk meraih cita-cita,” ujarnya.
Selain membahas akses pendidikan tinggi, BRA juga menyampaikan gagasan pendirian Museum Perdamaian Aceh sebagai ruang edukasi dan refleksi bersama mengenai perjalanan perdamaian Aceh. Museum tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda tentang pentingnya menjaga perdamaian dan rekonsiliasi.
Menanggapi hal tersebut, Rektor menyambut baik berbagai inisiatif yang dilakukan BRA dalam memperkuat proses reintegrasi pascakonflik di Aceh. Menurutnya, USK selama ini juga telah berkontribusi dalam berbagai program yang mendukung pembangunan perdamaian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Aceh.
Terkait usulan reintegrasi akademik bagi anak-anak korban konflik, Rektor menjelaskan bahwa implementasinya memerlukan koordinasi dan persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini karena mekanisme penerimaan mahasiswa baru pada jenjang sarjana di perguruan tinggi negeri telah diatur melalui jalur penerimaan nasional yang berlaku.
“Secara prinsip kami mendukung upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak korban konflik. Namun, pembukaan jalur penerimaan khusus bukan merupakan kewenangan universitas semata karena sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri telah memiliki regulasi tersendiri,” jelasnya.
Untuk itu, Rektor menyarankan agar BRA menyampaikan surat usulan resmi kepada USK mengenai pembukaan jalur penerimaan bagi anak-anak korban konflik. Selanjutnya, USK akan meneruskan usulan tersebut kepada kementerian terkait untuk mendapatkan pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.
“Jika ada usulan resmi dari BRA, USK siap memfasilitasi dan meneruskannya kepada kementerian. Sebab keputusan mengenai pembukaan jalur tersebut berada pada kewenangan pemerintah pusat,” tambahnya.
Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk terus menjalin komunikasi serta memperkuat sinergi dalam mendukung program yang berkontribusi terhadap pembangunan perdamaian, peningkatan akses pendidikan, dan penguatan rekonsiliasi di Aceh.