Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi melantik para pakar yang tergabung dalam Dewan Ekonomi Aceh (DEA) di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis malam, 9 Oktober 2025.
Pelantikan ini menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan. Dalam daftar anggota dewan yang dilantik, sejumlah besar Guru Besar dan akademisi dari Universitas Syiah Kuala (USK) menempati posisi strategis.
Mereka yang dilantik antara lain Prof. Dr. Ir. Marwan (Rektor USK), Prof. Mujiburrahman, Prof. Herman Fithra, Prof. Ishak Hasan, Prof. Wildan, Prof. Hamdani, Prof. Raja Masbar, dan Prof. Teuku A. Sanny, serta tokoh-tokoh penting lainnya seperti Rustam Effendi, Ismail Rasyid, dan Mahdi Al Haris.
Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, yang turut dilantik sebagai anggota DEA, menyatakan kesiapan universitas untuk berkontribusi penuh dalam agenda strategis ini. Ia menegaskan bahwa pelibatan akademisi USK secara masif dalam DEA adalah bukti nyata fungsi Tridharma Perguruan Tinggi.
“Keterlibatan Guru Besar USK di Dewan Ekonomi Aceh ini adalah manifestasi dari visi universitas untuk membawa dampak nyata bagi pembangunan daerah. Kami siap menyediakan analisis ekonomi berbasis data, mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan digital, serta menyusun rekomendasi kebijakan fiskal yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran,” tegas Prof. Marwan.
Prof. Marwan menambahkan bahwa USK akan berperan aktif dalam menentukan arah sektor unggulan daerah, dan memastikan kebijakan ekonomi yang dirumuskan berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Sementara itu, dalam sambutannya, Mualem menegaskan bahwa pembentukan Dewan Ekonomi Aceh adalah langkah strategis untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi daerah.
“Dewan ini menjadi mitra Pemerintah Aceh dalam merumuskan dan mengawal kebijakan ekonomi berbasis data. Kehadiran para pakar di dalamnya mencerminkan semangat baru yang akan menjadi modal dalam memajukan Aceh,” ujar Mualem.
Mualem menyoroti bahwa optimalisasi potensi besar Aceh di sektor pertanian dan perkebunan harus menjadi prioritas DEA guna membuka lapangan kerja, menekan angka kemiskinan, dan sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Acara pelantikan ini dihadiri oleh anggota DPR RI asal Aceh, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, perbankan, perusahaan, BUMN dan BUMD, lembaga ekonomi dan keuangan, serta para kepala SKPA terkait, menandakan dukungan luas terhadap Dewan Ekonomi Aceh.