Universitas Syiah Kuala (USK) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar memperkuat sinergi, dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode XXVII dan KKN Tematik Literasi Tahun 2025. Kolaborasi ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Balai Senat USK, Banda Aceh, Selasa, 27 Mei 2025.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) USK dengan Bupati Aceh Besar beberapa waktu lalu. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah kabupaten dan jajaran USK, termasuk 20 camat dari seluruh wilayah Aceh Besar.
Dari pihak Pemkab Aceh Besar hadir Asisten II Sekda, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Sementara itu, dari USK hadir Wakil Ketua LPPM Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Dr. Dra. Sulastri, M.Si, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelaksanaan KKN (P3KKN), Drs. Zulfitri, M.Biomed, serta Koordinator Lokasi (KOSI) dari berbagai fakultas dan staf LPPM lainnya.
Dalam sambutannya, Sulastri menekankan pentingnya sinergi antara program kampus dengan kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, KKN merupakan ruang pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa sekaligus wahana pemberdayaan masyarakat secara langsung.
“KKN bukan hanya pelaksanaan tugas akademik, tetapi bentuk nyata dari Tridarma Perguruan Tinggi. Mahasiswa tidak sekadar hadir di desa, tapi harus mampu menjadi bagian dari masyarakat dalam merancang dan menjalankan program pembangunan,” ungkapnya.
KKN tahun 2025 akan difokuskan di wilayah Kabupaten Aceh Besar, sebagai implementasi dari nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani sebelumnya. Penekanan utamanya adalah kolaborasi antara mahasiswa dan aparatur gampong dalam menyusun program kerja, yang sejalan dengan hasil musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang).
Dalam diskusi terbuka antara camat dan para pemangku kepentingan, sejumlah poin penting berhasil disepakati, seperti; penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Aceh Besar dan LPPM USK, pelaksanaan KKN berbasis program gampong, pembentukan desa binaan, hilirisasi hasil pengabdian dosen untuk diproduksi dan dikomersialisasikan oleh masyarakat, dan identifikasi potensi lokal untuk pemberdayaan berkelanjutan.
Sementara itu, Zulfitri menerangkan, keberhasilan pelaksanaan KKN sangat ditentukan oleh kesiapan lokasi, dukungan pemerintah kecamatan, dan partisipasi aktif masyarakat.
“Kita ingin membangun skema KKN yang berkelanjutan, bukan yang berakhir saat mahasiswa selesai tugasnya. Oleh karena itu, program-program yang dibuat harus dapat dilanjutkan masyarakat dengan dampingan aparat desa dan tokoh lokal,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, akan dilakukan audiensi lanjutan di tingkat kecamatan oleh para Koordinator Lokasi (KOSI) untuk menyelaraskan pelaksanaan KKN dengan kondisi masing-masing wilayah. Tujuannya agar mahasiswa benar-benar memahami karakteristik sosial, potensi, dan tantangan di lokasi mereka bertugas.
KKN sendiri telah menjadi bagian dari tradisi akademik USK sejak lama. Dalam konteks pembangunan daerah, KKN juga menjadi medium efektif untuk mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat akar rumput. Tahun ini, USK memberikan perhatian khusus pada aspek penguatan literasi, hilirisasi produk lokal, inovasi kewirausahaan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga di gampong-gampong Aceh Besar.
Melalui kemitraan yang kuat antara USK dan Pemkab Aceh Besar, pelaksanaan KKN diharapkan mampu menjadi salah satu pengungkit dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan desa secara menyeluruh.