Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menggandeng kerja sama dua organisasi kenotariatan, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) dan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT). Kerja sama tersebut dalam bidang pengembangan kurikulum dan tenaga pengajar pada prodi Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Unsyiah, Jumat (28/10) di Balai Senat Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh.
Wakil Rektor IV Unsyiah bidang Kerja Sama, Perencanaan, dan Hubungan Masyarakat, Dr. Nazamuddin, S.E., MA yang mewakili Rektor Unsyiah, menuturkan bahwa pihaknya berharap melalui kerja sama ini menambah peningkatan serta pengembangan prodi MKn yang baru berdiri di Unsyiah mulai tahun ini. Apalagi, INI dan IPPAT dikenal sebagai organisasi yang menjunjung nilai profesionalisme.
“Adanya masukan-masukan dari INI dan IPPAT agar pengembangan prodi MKn semakin optimal. Ini juga sebagai bentuk memperkuat lulusan, karena nantinya mereka akan lebih tahu kebutuhan di masyarakat,” sebutnya.
Dalam sambutannya, senada dengan Nazam, Ketua Umum PP-INI, Yualita Widyadhari, S.H., sangat menyambut baik kerja sama ini. Pihaknya mengapresiasi Unsyiah karena serius dalam mengelola prodi MKn. Saat ini, PP-INI mewadahi 17.000 notaris se-Indonesia. Katanya, ada beberapa notaris yang lulus dari universitas swasta kurang professional dan kompeten. Pihaknya juga sudah mengajukan saran kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) agar perizinan pendirian prodi MKn di kampus swasta diperketat. Ini sebagai upaya menghindari munculnya notaris yang diragukan kinerjanya.
“Jika kurikulum ini kita kuatkan bersama, saya yakin notaris lulusan di Unsyiah takkan kalah saing dengan notaris kampus lainnya,” katanya.
Sementara itu, Ketua IPPAT Pusat, Dr. Syafran Sofyan., S.H., M.Hum., menyebutkan tiap tahun ada 2000 notaris yang lulus dari universitas. Artinya, Indonesia butuh notaris-notaris yang mampu bekerja sesuai aturan hukum yang ada dan mengerti permasalahan masyarakat khusunya bidang kenotariatan. Katanya lagi, MKn ini berbeda dengan magister pada umumnya. MKn lebih banyak pada penguatan skill yaitu praktek langsung, guna menguasai bidangnya dan peningkatan mutu.
“Jika kita ingin membenahi kenotariatan, memang sudah wajar lewat jalur pendidikan,” ujarnya.
Dekan Fakultas Hukum (FH) Unsyiah, Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., yang hadir hari itu juga menyebutkan pihaknya sudah dua tahun mengajukan prodi MKn ke Kemristek Dikti. Untuk tahun ajaran 2016/2017, di Unsyiah sudah ada izin dari Kemristek Dikti dan sudah dimulai perkuliahan.
Hadir dalam kesempatan kerja sama itu, Wakil Dekan FH Unsyiah, dosen FH Unsyiah, Kasubbag Kerja Sama Unsyiah, Kabag Humas Unsyiah, Sekretaris Umum IPPAT Pusat, Ketua IPPAT Aceh, Ketua INI Aceh serta pengurus dua organisasi tersebut.